Friday 2 May 2014

IDENTITAS NASIONAL



IDENTITAS NASIONAL

       MENURUT WIBISONO KOENTO, IDENTITAS NASIONAL PADA HAKIKATNYA ADALAH “MANIFESTASI NILAI-NILAI BUDAYA YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG DALAM ASPEK KEHIDUPAN SUATU BANGSA (NATION) DENGAN CIRI-CIRI KHAS, DAN DENGAN CIRI-CIRI YANG KHAS TADI SUATU BANGSA BERBEDA DENGAN BANGSA LAIN DALAM KEHIDUPANNYA”.
       ISTILAH “IDENTITAS NASIONAL” SECARA TERMINOLOGIS ADALAH SUATU CIRI YANG DIMILIKI OLEH SUATU BANGSA YANG SECARA FILOSOFIS  MEMBEDAKAN BANGSA TERSEBUT DENGAN BANGSA LAIN. BERDASARKAN PENGERTIAN YANG DEMIKIAN INI  MAKA SETIAP BANGSA DI DUNIA AKAN MEMILIKI IDENTITAS SENDIRI-SENDIRI SESUAI DENGAN KEUNIKAN, SIFAT, CIRI-CIRI SERTA KARAKTER DARI BANGSA TERSEBUT. HAL INI JUGA SANGAT DITENTUKAN OLEH PROSES BAGAIMANA  BANGSA TERSEBUT TERBENTUK SECARA HISTORIS.   
       IDENTITAS NASIONAL MERUPAKAN SESUATU YANG TERBUKA YANG CENDRUNG TERUS MENERUS BERKEMBANG KARENA HASRAT MENUJU KEMAJUAN YANG DIMILIKI OLEH MASYARAKAT PENDUKUNGNYA. IMPLIKASINYA ADALAH BAHWA IDENTITAS NASIONAL MERUPAKAN SESUATU YANG TERBUKA UNTUK DIBERI MAKNA BARU AGAR TETAP RELEVAN  DAN FUNGSIONAL DALAM KONDISI AKTUAL YANG BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT.

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KELAHIRAN IDENTITAS NASIONAL

  1. FAKTOR OBJEKTIF, YANG MELIPUTI FAKTOR GEOGRAFIS, EKOLOGIS DAN DEMOGRAFIS
  2.  FAKTOR SUBJEKTIF, YAITU FAKTOR HISTORIS, SOSIAL, POLITIK DAN KEBUDAYAAN YANG DIMILIKI BANGSA INDONESIA (SURYO, 2002)
UNSUR-UNSUR PEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL

  1. SEJARAH
  2.  KEBUDAYAAN
  3.  SUKU BANGSA
  4.  AGAMA
  5.  BAHASA
PEMBUKAAN UUD 1945

PEMBUKAAAN UUD 1945 BERSAMA-SAMA DENGAN PASAL-PASAL  UUD 1945, DISAHKAN OLEH PPKI PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 1945, DAN DIUNDANGKAN DALAM BERITA REPUBLIK INDONESIA TAHUN II NO. 7. PEMBUKAAN UUD 1945 DALAM ILMU HUKUM MEMPUNYAI KEDUDUKAN DIATAS PASAL-PASAL UUD 1945, NAMUN KEDUANYA TERJALIN DALAM SUATU HUBUNGAN KESATUAN YANG KAUSAL DAN ORGANIS 

STAATS FUNDAMENTAL NORM

                ALINIA  KEEMPAT (ALINIA IV) MEMUAT DASAR-DASAR  FUNDAMENTAL NEGARA YAITU:
  1. TUJUAN NEGARA
  2. KETENTUAN UUD NEGARA
  3. BENTUK NEGARA
  4. DASAR FILSAFAT NEGARA PANCASILA 
                OLEH KARENA ITU ALINIA IV MEMILIKI HUBUNGAN KAUSAL ORGANIS DENGAN PASAL-PASAL UUD 1945

KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 DALAM KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM INDONESIA

  1. MEMBERIKAN FAKTOR-FAKTOR MUTLAK BAGI TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM INDONESIA
  2. MEMASUKKAN DIRI DALAM TERTIB HUKUM INDOESIA SEBAGI TERTIB HUKUM TERTINGGI
LANJUTAN
                NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 HARUS DIKONKRITISASIKAN DALAM PASAL-PASAL UUD DAN SELANJUTNYA DALAM REALISASINYA  KEMUDIAN DIJABARKAN DALAM PERATURAN-PERATURAN HUKUM POSITIF DIBAWAHNYA, SEPERTI UU, TAP MPR ,PP DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA.

POKOK PIKIRAN YANG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN UUD 1945

                DALAM PENJELASAN RESMI PEMBUKAAN UUD 1945 DIJELASKAN BAHWA PENBUKAAN UUD 1945 MENGANDUNG POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MELIPUTI SUASANA KEBATINAN DARI UUD NEGARA INDONESIA, YANG MENGUASAI  HUKUM DASAR TERTULIS (UUD) DAN HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS (KONVENSI) YAITU:
1. POKOK PIKIRAN PERTAMA: NEGARA MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DENGAN BERDASAR ASAS PERSATUAN DENGAN MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.
LANJUTAN
2. POKOK PIKIRAN KEDUA: NEGARA HENDAK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
3. POKOK PIKIRAN KETIGA: NEGARA YANG BERKEDAULATAN RAKYAT, BERDASARKAN ATAS KERAKYATAN DAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
4. NEGARABERDASARKAN ATAS KETUHANAN YME, MENURUT DASAR KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.

0 komentar:

Post a Comment