KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC EDUCATION)

KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC EDUCATION)

MUHAMMAD NUMAN SOMANTRI MERUMUSKAN PENGERTIAN  CIVICS SEBAGAI ILMU KEWARGANEGARAAN YANG MEMBICARAKAN HUBUNGAN MANUSIA DENGAN:

1. MANUSIA DALAM PERKUMPULAN-PERKUMPULAN YANG TERORGANISASI (SOSIAL, EKONOMI, POLITIK)
2.  INDIVIDU-INDIVIDU DENGAN NEGARA
3. EDMONSON (1958) MENYATAKAN BAHWA MAKNA CIVICS SELALU DIDEFINISIKAN SEBAGAI SEBUAH STUDI TENTANG PEMERINTAHAN DAN KEWARGANEGARAAN YANG TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN, HAK, DAN HAK-HAK ISTIMEWA WARGA NEGARA. PENGERTIAN INI MENUNJUKKAN BAHWA CIVICS MERUPAKAN CABANG DARI ILMU POLITIK, SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM DICTIONARY OF EDUCATION.

PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MENURUT PARA AHLI

1. AZYUMADI AZRA

PK ADALAH PENDIDIKAN YANG MENGKAJI DAN MEMBAHAS TENTANG PEMERINTAHAN, KONSTITUSI, LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI, RULE OF LAW, HAM, HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.

2. ZAMRONI

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ADALAH PENDIDIKAN DEMOKRASI YANG BERTUJUAN UNTUK MEMPERSIAPKAN WARGA MASYARAKAT BERPIKIR KRITIS DAN BERTINDAK DEMOKRATIS.

3. TIM ICCE UIN JAKARTA

PK ADALAH SUATU PROSES YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN DIMANA SESEORANG MEMPELAJARI ORIENTASI, SIKAP DAN PRILAKU POLITIK SEHINGGA YANG BERSANGKUTAN MEMILIKI POLITICAL KNOWLEDGE, AWARENESS, ATTITUDE, POLITICAL EFFICACY DAN POLITICAL PARTICIPATION SERTA KEMAMPUAN MENGAMBIL KEPUTUSAN POLITIK  SECARA RASIONAL.

4. CIVITAS INTERNASIONAL

CIVIC EDUCATION ADALAH PENDIDIKAN YANG MENCAKUP PEMAHAMAN DASAR TENTANG CARA KERJA DEMOKRASI DAN LEMBAGA-LEMBAGANYA, PEMAHAMAN TENTANG RULE OF LAW, HAM , PENGUATAN KETERAMPILAN PARTISIPATIF YANG DEMOKRATIS, PENGEMBANGAN BUDAYA DEMOKRATIS  DAN PERDAMAIAN.

VISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

MERUPAKAN SUMBER NILAI DAN PEDOMAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI, GUNA MENGANTARKAN MAHASISWA MEMANTAPKAN KEPRIBADIANNYA SEBAGAI MANUSIA SEUTUHNYA. HAL INI BERDASARKAN PADA SUATU REALITAS YANG DIHADAPI, BAHWA MAHASISWA ADALAH SEBAGAI GENERASI BANGSA YANG HARUS MEMILIKI VISI INTELEKTUAL, RELIGIUS, BERKEADABAN, BERKEMANUSIAN DAN CINTA TANAH AIR DAN BANGSANYA. 

MISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

UNTUK MEMBANTU MAHASISWA MEMANTAPKAN KEPRIBADIANNYA, AGAR SECARA KONSISTEN MAMPU MEWUJUDKAN NILAI-NILAI DASAR PANCASILA, RASA KEBANGSAAN DAN CINTA TANAH AIR DALAM MENGUASAI, MENERAPKAN DAN MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI DENGAN RASA TANGGUNG JAWAB DAN BERMORAL.

KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN MAHASISWA ADALAH UNTUK MENJADI ILMUWAN DAN PROFESIONAL YANG MEMILIKI RASA KEBANGSAAN DAN CINTA TANAH AIR, DEMOKRATIS, BERKEADABAN. SELIN ITU AGAR MAHASISWA MENJADI WARGA NEGARA YANG MEMILIKI DAYA SAING, BERDISIPLIN, BERPARTISIPASI AKTIF DALAM MEMBANGUN IKEHIDUPAN YANG DAMAI BERDASARKAN SISTEM NILAI PANCASILA.

LANDASAN HUKUM  

1. UUD 1945

1. PEMBUKAAN UUD 1945, KHUSUS ALINIA KE DUA DAN KEEMPAT, YANG MEMUAT CITA-CITA TUJUAN DAN ASPIRASI BANGSA INDONESIA TENTANG KEMERDEKAANNYA.

                2. PASAL 27 AYAT 1

                3. PASAL 30 AYAT I

                4. PASAL 31 AYAT 1

B. KETETAPAN MPR NO. II/MPR/1999 TTG GBHN

C. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1982 TTG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

( JO UU NO.1 TAHUN 1988)

1. DALAM PASAL 18 (a) DISEBUTKAN BAHWA HAK KEWAJIBAN WARGA NEGARA YANG DIWUJUDKAN DENGAN KEIKUT SERTAAN DALAM UPAYA BELA NEGARA DISELENGGARAKAN MELALUI PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA SEBAGAI BAGIAN TAK TERPISAHKAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

2. DALAM PASAL 19 (2) DISEBUTKAN BAHWA PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA WAJIB DIIKUTI OLEH SETIAP WARGA NEGARA DAN DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP. TAHAP AWAL PADA TINGKAT PENDIDIKAN DASARSAMPAI PENDIDIKAN MENENGAH ADA DALAM GERAKAN PRAMUKA. TAHAP LANJUTAN PADA TAHAP PENDIDIKAN TINGGI ADA DALAM BENTUKPENDIDIKAN KEWIRAAN.

D. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONALDAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTRI PENDIDIKAN NASIONAL NO. 232/U/2000 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DAN PENILAIANHASIL BELAJAR MAHASISWA . 

DAN NOMOR 45/U/2002 TENTANG  KURIKULUM INTI PENDIDIKAN TINGGI TELAH DITETAPKAN BAHWA PENDIDIKAN AGAMA, PENDIDIKAN BAHASA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MERUPAKAN KELOMPOK MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN, YANG WAJIB DIBERIKAN DALAM KURIKULUM SETIAP PROGRAM STUDI /KELOMPOK PROGRAM STUDI.

E.PELAKSANAANNYA BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL NO. 43/DIKTI/KEP/2006, YANG MEMUAT RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN KELOMPOK MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DI PERGURUAN TINGGI. 

 Halaman berikut>>
masuk ke-perpustakaan umum

facebook me