HAK ASASI MANUSIA

HAK ASASI MANUSIA

1.    MIRIAM BUDIARJO” HAM ADALAH HAK YANG DIMILIKI MANUSIA YANG TELAH DIPEROLEH DAN DIBAWANYA BERSAMAAN DENGAN KELAHIRAN ATAU KEHADIRANNYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT”

DASAR DARI HAK ASASI ITU IALAH BAHWA MANUSIA HARUS MEMPEROLEH KESEMPATAN UNTUK BERKEMBANG SESUAI DENGAN BAKAT DAN CITA-CITANYA.

2. JAN MATERSON (KOMISI HAM PBB) MENDEFINISIKAN HAM SEBAGAI HAK-HAK YANG MELEKAT PADA SETIAP MANUSIA, YANG TANPANYA MANUSIA MUSTAHIL DAPAT HIDUP  SEBAGAI MANUSIA. 

3. PASAL 1 UU NO. 39 TAHUN 1999

        “HAM ADALAH SEPERANGKAT HAK YANG MELEKAT PADA HAKIKAT DAN KEBERADAAN MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK TUHAN YME DAN MERUPAKAN ANUGRAHNYA YANG WAJIB DIHORMATI, DIJUNJUNG TINGGI, DAN DILINDUNGI OLEH NEGARA, HUKUM, PEMERINTAH, DAN SETIAP ORANG DEMI KEHORMATAN SERTA PERLINDUNGAN HARKAT DAN MARTABAT BANGSA”.

BENTUK HAM DALAM UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT, 1948

1. HAK PERSONAL (HAK JAMINAN KEBUTUHAN PRIBADI)
2. HAK LEGAL (HAK JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM)

3.    HAK SIPIL DAN POLITIK

4.    HAK SUBSISTENSI (HAK JAMINAN ADANYA SUMBER DAYA UNTUK MENUNJANG KEHIDUPAN

5.    HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

BENTUK-BENTUK HAM DI INDONESIA

TERDAPAT DALAM UUD 1945 HASIL AMANDEMEN I-IV) TERDIRI DARI:

1. HAK KEBEBASAN UNTUK MENGELUARKAN PENDAPAT
2. HAK KEDUDUKAN YANG SAMA DI DALAM HUKUM
3. HAK KEBEBASAN BERKUMPUL
4. HAK KEBEBASAN BERAGAMA
5. HAK PENGHIDUPAN YANG LAYAK
6. HAK KEBEBASAN BERSERIKAT
7. HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN ATAU PENGAJARAN

BENTUK-BENTUK HAM DALAM UU NO.39/1999 TENTANG HAM

1. HAK UNTUK HIDUP
2. HAK BEKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN
3. HAK MENGEMBANGKAN DIRI
4. HAK MEMPEROLEH KEADILAN
5. HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI
6. HAK ATAS RASA AMAN
7. HAK ATAS KESEJAHTERAAN
8. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
9. HAK WANITA
10. HAK ANAK 

Halaman berikut>>
masuk ke-perpustakaan umum
facebook me

NILAI-NILAI DEMOKRASI

NILAI-NILAI DEMOKRASI

UNTUK MENUMBUHKAN KEYAKINAN AKAN BAIKNYA SISTEM DEMOKRASI, MAKA HARUS ADA POLA PRILAKU YANG MENJADI TUNTUNAN ATAU NORMA/NILAI-NILAI DEMOKRASI YANG DIYAKINI MASYARAKAT. NILAI-NILAI DARI DEMOKRASI MEMBUTUHKAN HAL-HAL BERIKUT:

1. KESADARAN AKAN PLURALISME
2. SIKAP YANG JUJUR DAN PIKIRAN YANG SEHAT
3. DEMOKRASI MEMBUTUHKAN KERJA SAMA ANTAR WARGA MASYARAKAT DAN SIKAP SERATA ITIKAD BAIK
4. DEMOKRASI MEMBUTUHKAN SIKAP KEDEWASAAN
5. DEMOKRASI MEMBUTUHKAN PERTIMBANGAN MORAL. 

PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

1. PRIODE 1945-1959 DEMOKRASI PARLEMENTER

        PADA MASA INI KEHIDUPAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN TIDAK STABIL, SEHINGGA PROGRAM DARI SUATU NEGARA TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BAIK, SALAH SATU PENYEBABNYA ADALAH SERING BERGANTINYA KABINET YANG BERTUGAS SEBAGAI PELAKSANA  PEMERINTAHAN. DALAM SISTEM INI KEDUDUKAN NEGARA BERADA DI BAWAH DPR DAN TIMBULNYA PERBEDAAN PENDAPAT YANG SANGAT MENDASAR DIANTARA PARTAI POLITIK YANG ADA.

2. PRIODE 1959-1965 DEMOKRASI TERPIMPIN

KEGAGALAN KONSTITUANTE DALAM MENETAPKAN UUD BARU, YANG DIIKUTI SUHU POLITIK YANG MEMANAS DAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN BANGSA MAKA KELUAR DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 SEBAGAI USAHA UNTUK MENCARI JALAN KELUAR DARI KEMACETAN POLITIK MELALUI PEMBENTUKAN KEPEMIMPINAN YANG KUAT MELALUI DEMOKRASI TERPIMPIN. NAMUN PRAKTEKNYA DEMOKRASI TERPIMPIN SERINGKALI MENYIMPANG DARI NILAI-NILAI PANCASILA,UUD 1945 DAN BUDAYA BANGSA.

3. PRIODE 1965-1998 DEMOKRASI PANCASILA

DEMOKRASI PANCASILA MENGANDUNG ARTI BAHWA DALM MENGGUNAKAN HAK-HAK DEMOKRASI HARUSLAH DISERTAI RASA TANGGUNG JAWAB KEPADA TUHAN YME MENURUT AGAMA DAN KEPERCAYAAN MASING-MASING, MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI KEMANUSIAN SESUAI DENGAN MARTABAT DAN HARKAT MANUSIA, HARUSLAH MENJAMIN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DAN HARUS DIMANFAATKAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL. NAMUN DALAM PRAKTEKNYA TERDAPAT BERBAGAI PENYIMPANGAN YANG TIDAK SEJALAN DENGAN CIRI DAN PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA.

•       PRIODE PASCA ORDE BARU

DEMOKRASI YANG DIJALANKAN PADA MASA REFORMASI MASIH TETAP DEMOKRASI PANCASILA, PERBEDAANNYA TERLETAK PADA ATURAN PELAKSANAANNYA DAN PRAKTEK PENYELENGGARAANNYA. TERDAPAT PERUBAHAN DIANTARANYA:

1. PEMILU LEBIH DEMOKRATIS
2. PARTAI POLITIK LEBIH MANDIRI
3. PENGATURAN HAM
4. LEMBAGA DEMOKRASI LEBIH BERFUNGSI 

Halaman berikut>>  
masuk ke-perpustakaan umum
facebook me 

AMANDEMEN

 AMANDEMEN

        DALAM SISTEM KETATANEGARAAN MODEREN ADA 2 MODEL PERUBAHAN KONSTITUSI:

1. RENEWAL (PEMBARUAN) YAITU MODEL PERUBAHAN KONSTITUSI SECARA KESELURUHAN, YANG DIBERLAKUKAN KONSTITUSI YANG BARU (BELANDA, JERMAN DAN PERANCIS)
2. AMANDEMEN, YAITU PERUBAHAN KONSTITUSI, YANG APABILA KONSTITUSI DIRUBAH, KONSTITUSI ASLI TETAP BERLAKU (PERUBAHAN TIDAK TERJADI SECARA

        SELURUHAN, SPT AMERIKA , INDONESIA).

        UNTUK KONTEKS NEGARA INDONESIA, MENGUBAH UUD BERADA DI TANGAN LEMBAGA TERTINGGI NEGARA, YAITU MPR, DENGA KETENTUAN:

1. QUORUM ADALAH 2/3 DARI ANGGOTA MPR
2. SEDANGKAN USUL PERUBAHAN UUD HARUS DITERIMA OLEH 2/3 DARI ANGGOTA YANG HADIR.

UNTUK  LEBIH LENGKAPNYA LIHAT PASAL 37 UUD 1945

HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA MENURUT TAP MPR NO. III/MPR/2000

•       UUD 1945

•       TAP MPR

•       UU

•       PERPU

•       PP

•       KEPRES

•       PERDA

HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIAN MENURUT UU NO. 10 TAHUN 2004

•       UUD 1945

•       UU/ PERPU

•       PP

•       PERATURAN PRESIDEN

•       PERATURAN DAERAH

•                       KONSTITUSI MERUPAKAN MEDIA BAGI TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG DEMOKRATIS BAGI SELURUH WARGA NEGARA. DENGAN KATA LAIN NEGARA YANG MEMILIH DEMOKRATIS SEBAGAI SISTEM KETATANEGARAANNYA, MAKA KONSTITUSI MERUPAKAN ATURAN YANG DAPAT MENJAMIN TERWUJUDNYA DEMOKRASI DI NEGARA TERSEBUT SEHINGGA MELAHIRKAN KEKUASAAN ATAU PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS PULA.

KONSTITUSI DEMOKRATIS

        MENGANDUNG PRINSIP-PRINSIP DASAR DEMOKRASI, YAITU :

1. MENEMPATKAN WARGA NEGARA SEBAGAI SUMBER UTAMA KEDAULATAN
2. MAYORITAS BERKUASA DN TERJAMINNYA HAK MINORITAS
3. ADANYA JAMINAN TERHADAP HAK-HAK INDIVIDU WARGA NEGARA
4. PEMBATASAN PEMERINTAHAN
5. ADANYA JAMINAN TERHADAP KEUTUHAN NEGARA NAISIONAL DAN INTEGRITAS WILAYAH
6. ADANYA JAMINAN KETERLIBATAN RAKYAT DALAM PROSES BERNEGARA MELALUI PEMILU YANG BEBAS
7.  ADANYA JAMINAN BERLAKUNYA HUKUM DAN KEADILAN MELALUI PROSES PERADILAN YANG INDEPENDEN
8.  PEMBATASAN DAN PEMISAHAN KEKUASAAN NEGARA, YANG MELIPUTI;

        a. PEMISAHAN WEWENANG KEKUASAAN            BERDASARKAN TRIAS POLITIKA

        B. KONTROL DAN KESEIMBANGAN LEMBAGA-   LEMBAGA PEMERINTAHAN.

DEMOKRASI

SECARA ETIMOLOGIS DEMOKRASI ADALAH PEMERINTAHAN RAKYAT, PEMERINTAHAN KERAKYATAN  ATAU PEMERINTAH RAKYAT BANYAK.  ABRAHAM LINCOLN MENGATAKAN BAHWA” DEMOKRASI IS GOVERNMENT OF THE PEOPLE, BY THE PEOPLE AND FOR PEOPLE” ATAU DEMOKRASI ITU ADALAH PEMERINTAHAN DARI RAKYAT,OLEH RAKYAT, DAN UNTUK RAKYAT.

DASAR DEMOKRASI DI INDONESIA

•       PEMBUKAAN UUD 1945

•       PASAL 1 AYAT 2 UUD 1945

        “KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UUD”

MENURUT ROBERT A.DAHL TERDAPAT 6 PRINSIP DEMOKRASI

1. ADANYA KONTROL ATAU KENDALI ATAS KEPUTUSAN PEMERINTAH
2. ADANYA PEMILIHAN YANG TELITI DAN JUJUR
3. ADANYA HAK  MEMILIH DAN DIPILIH
4. ADANYA KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT TANPA ANCAMAN
5. ADANYA ANCAMAN MENGAKSES INFORMASI
6. ADANYA KEBEBASAN BERSERIKAT YANG TERBUKA

MANFAAT DEMOKRASI

1. KASETARAANN SEBAGAI WARGA NEGARA
2. MEMENUHI KEBUTUHAN-KEBUTUHAN UMUM
3. PLURALISME DAN KOMPROMI
4. MENJAMIN HAK-HAK DASAR
5. PEMBARUAN KEHIDUPAN SOSIAL

 
    Halaman berikut>>
   masuk ke-perpustakaan umum
   facebook me 

KONSTITUSI

KONSTITUSI

                ISTILAH KONSTITUSI (CONSTITUTION) MEMILIKI MAKNA YANG LEBIH LUAS DARIPADA UUD, YAKNI KESELURUHAN DARI PERATURAN-PERATURAN, BAIK YANG TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS YANG MENGATUR SECARA MENGIKAT CARA-CARA BAGAIMANA SUATU PEMERINTAHAN DISELENGGARAKAN DALAM SUATU MASYARAKAT.

LANJUTAN

                MENURUT MERIAM BUDIARJO, KONSTITUSI ADALAH SUATU PIAGAM YANG MENYATAKAN CITA-CITA BANGSA DAN MERUPAKAN DASAR ORGANISASI KENEGARAAN SUATU BANGSA. SEDANGKAN UUD MERUPAKAN BAGIAN TERTULISDALAM KONSTITUSI.

LANJUTAN

                KONSTITUSI DAPAT DISIMPULKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. KUMPULAN KAIDAHYANG MEMBERIKAN PEMBATASAN KEKUASAAN KEPADA PENGUASA
2. DOKUMEN TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANGNYA DARI SISTEM POLITIK YANG DITERAPKAN
3. DESKRIPSI YANG MENYANGKUT  MASALAH HAK ASASI MANUSIA.

SIFAT-SIFAT UUD

1. KARENA TERTULIS, RUMUSANNYA JELAS, MERUPAKAN HUKUM POSITIF YANG MENGIKAT PEMERINTAH SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA, MAUPUN MENGIKATBGI SETIAP WARGA NEGARA
2. BERSIFAT SINGKAT DAN SUPEL, MEMUAT ATURAN POKOK YANG  SETIAP KALI HARUS DIKEMBANGKAN
3. MEMUAT NORMA-NORMA, ATURAN-ATURAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN YANG DAPAT DAN HARUS DILAKSANAKAN SECARA KONSTITUSIONAL.
4. MERUPAKAN PERATURAN HUKUMPOSITIF YANG TERTINGGI.

SIFAT-SIFAT KONVENSI (KEBIASAAN KETATANEGARAAN)

1. MERUPAKAN KEBIASAAN YANG BERULANG KALI DAN TERPELIHARA DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAN NEGARA
2. TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD DAN BERJALAN SEJAJAR
3. DITERIMA OLEH SELURUH RAKYAT
4. BERSIFAT PELENGKAP,

TUJUAN KONSTITUSI

                ADALAH MEMBATASI TINDAKAN SEWENANG-WENANG PEMERINTAH,  MENJAMIN HAK-HAK RAKYAT  YANG DIPERINTAH, DAN MENETAPKAN PELAKSANAAN KEKUASAAN YANG BERDAULAT.                                    

LANJUTAN

                MENURUT SRI SOEMANTRI DENGAN MEMGUTIP PENDAPAT STEENBACK MENYATAKAN: TERDAPAT 3 MATERI MUATAN POKOK DALAM KONSTITUSI, YAITU:

1. JAMINAN HAK-HAK ASASI MANUSIA;
2. SUSUNAN KETATANEGARAAN YANG BERSIFAT MENDASAR
3. PEMBAGIAN DAN PEMBATASAN KEKUASAAN

SEJARAH KONSTITUSI DI INDONESIA

1. UUD 1945, MASA BERLAKUNYA 18 AGUSTUS  1945 SAMPAI 27 DESEMBER 1949
2. KONSTITUSI RREPUBLIK INDONESIA SERIKAT (KONSTITUSI RI5 ), MASA BERLAKUNYA 27 DESEMBER 1949 SAMPAI 17 AGUSTUS 1950
3. UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA (UUDS) RI 1950, MASA BERLAKUNYA17 AGUSTUS 1950 SAMPAI 5 JULI 1959
4.  UUD 1945, MASA BERLAKUNYA 5 JULI 1959 SAMPAI SEKARANG
5.  UUD 1945 DAN PERUBAHAN I (19 OKTOBER 1999-18 AGUSTUS 2000)
6. UUD 1945 DAN PERUBAHAN I DAN II (18 AGUSTUS 2000-9 NOVEMBER 2001
7.  UUD 1945 DAN PERUBAHAN I, II, III (9 NOVEMBER 2001-10 AGUSTUS 2002)
8.  UUD 1945 DAN PERUBAHAN I, II, III, IV (10 AGUSTUS 2002- ……)

      
Halaman berikut>>
 masuk ke-perpustakaan umum
facebook me